MAYBRAT,– Senin, 6 Mei 2024 menjadi hari penting bagi para pegawai honorer di Kabupaten Maybrat.
Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat, sekitar 30 pegawai honorer daerah berkumpul untuk mendengarkan informasi terbaru mengenai proses verifikasi dan validasi yang tengah berlangsung.
Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten II Setda Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot, SP. M.Si, mewakili Pj Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu.
Engelbertus menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk memastikan proses verifikasi dan validasi berjalan lancar.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keadilan dan ketelitian dalam administrasi kepegawaian.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa koordinasi telah intens dilakukan bersama BPKP Provinsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Hal ini merupakan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan bahwa segala proses yang dijalankan telah sesuai dengan standar yang berlaku dan mendapatkan pengawasan yang ketat.
Pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi terbuka, di mana para pegawai honorer memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kekhawatiran mereka.
Engelbertus berusaha memberikan jawaban yang jelas dan menenangkan, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten berpihak kepada kepentingan pegawai honorer.
“Saat ini, Kabupaten Maybrat sedang menunggu arahan dari BPKP Pusat, sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi yang telah dilakukan. Arah dari BPKP Pusat ini nantinya akan menjadi acuan penting dalam melangkah ke tahapan selanjutnya dari proses verifikasi dan validasi,” kata Engelbertus.
Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi momentum penting dalam peningkatan kualitas manajemen kepegawaian di Kabupaten Maybrat. Engelbertus menekankan pentingnya kesabaran dan kepercayaan dalam proses ini untuk mencapai hasil yang diharapkan.
“Dengan demikian, pertemuan ini tidak hanya sebagai sarana laporan dari pemerintah daerah, tetapi juga sebagai bentuk dialog produktif antara pemerintah dan para pegawai honorer,” tambahnya.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. (Abas)
