Bandung,-Sebuah aksi damai dilakukan tiga lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat, yaitu LSM PMPR Indonesia, LSM GEBRAK, dan Maung Kaboa di kantor Perumda Pasar Kota Bandung dan Pemkot Kota Bandung Selasa, (30/04/2024).
Aksi ini bertujuan untuk mempertanyakan dalang di balik pencopotan spanduk yang berisi lambang ketiga organisasi tersebut yang tidak disertai dengan alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PMPR Indonesia, Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker Disela kegiatan aksi damai kepada PATROli.
Dikatakanny, bahwa pihaknya meminta pertanggungjawaban dari oknum Direksi yang memerintahkan pencopotan tersebut.
Selain itu, peserta aksi juga membacakan pernyataan sikap mengenai carut-marut di Perumda Pasar Kota Bandung yang belum terselesaikan, termasuk masalah BDD Perjalanan Dinas Mantan PLT Dirut dan pemindahan pengelolaan MCK secara sepihak serta keterlibatan Plt.Dirut dengan kasus Wagros yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Usai berada di halaman kantor Perumda, peserta aksi kemudian menuju kantor Pemkot Kota Bandung dengan meneriakkan tuntutan yang sama, yaitu mempertanggungjawabkan dalang dari pencopotan spanduk dan memberikan pernyataan sikap terkait carut-marut di Perumda Pasar Kota Bandung.
Selanjutnya, peserta aksi juga meminta Pj. Walikota selaku KPM untuk memberhentikan mantan Plt.Dirut pasar dan dalang pencopotan spanduk.
Dalam orasinya. Mereka meminta Pj. Walikota selaku KPM untuk bersikap tegas dalam evaluasi dan audit terhadap mantan Plt.Dirut, karena perlu diketahui bahwa mantan Plt.Dirut kembali menjabat sebagai direktur administrasi tanpa alasan yang jelas dan banyak track record yang tidak mencerminkan kepemimpinan baik dari ucapan maupun tindakan.
Setelah melakukan diskusi di aula Kesbangpol, perwakilan ketiga lembaga swadaya masyarakat diterima oleh Kesbangpol, bidang ekonomi, dan perwakilan dari Perumda Pasar Kota Bandung. Pada saat dialog, diketahui bahwa oknum Direksi Perumda adalah dalang dari pencopotan spanduk tersebut.
“Hal ini membuat tiga lembaga swadaya masyarakat sangat kecewa, karena mereka berharap seleksi direksi akan membawa perbaikan di Perumda Pasar Kota Bandung, bukan malah menyisakan keraguan”. ungkap Joker.
Selain itu, ia menambahkan mereka menyayangkan biaya mahal seleksi direksi yang hanya berujung pada pencopotan spanduk.
Menurut Joker, Setelah melakukan diskusi di aula Kesbangpol, ketiga lembaga swadaya masyarakat tetap meminta untuk bertemu dengan Pj. Walikota selaku KPM guna menyampaikan tuntutan mereka dan pernyataan sikap mereka untuk didiskusikan bersama, serta meminta agar oknum Direksi yang menjadi dalang pencopotan spanduk dicopot dari jabatannya. Hal ini karena KPM sebagai pihak berwenang yang dapat mengambil keputusan atas tuntutan mereka. Yadi
