MAYBRAT,– Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu S.Sos M.Si menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya yang diadakan di Gedung Drs. EC. L. Jitmau, Sorong, Kamis (6/6).
Acara ini berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Kehadiran Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah di wilayah tersebut.
Pengukuhan ini merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Papua Barat Daya. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat.
Pengukuhan ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), John Wempi Wetipo, SH, MH, juga turut hadir dalam acara ini. Kehadiran dua pejabat tinggi negara tersebut menunjukkan betapa pentingnya acara ini bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya.
Mereka memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di provinsi ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di seluruh Indonesia.
Pengukuhan dilakukan oleh Plt Direktur Eksekutif Pengurus Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Taufik Hidayat. Dalam acara tersebut, Taufik Hidayat menegaskan pentingnya peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam menggerakkan ekonomi berbasis syariah di Papua Barat Daya.
Komite ini diketuai oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad. Dengan adanya kepengurusan yang solid, diharapkan program-program ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pembentukan komite ini juga menjadi bukti nyata dari upaya pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi syariah di wilayahnya.
Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa banyak kekayaan wilayah di Papua Barat yang dapat digerakkan potensinya untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Menurutnya, Papua Barat Daya memiliki banyak potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan adanya komite ini, diharapkan potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Papua Barat Daya menjadi provinsi pertama di tanah Papua yang membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Ini merupakan langkah strategis dalam menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerah tersebut, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Papua. (Abas)
