SORONG,– Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi penting mengenai perkembangan penanganan pengungsi di Kabupaten Maybrat, Jumat (23/8).
Rapat tersebut dipimpin oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Togap Simangunsong, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Dalam rapat itu, turut hadir Pj. Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Jhony Way, serta Kapolda Papua Barat, Irjen. Pol. Jhonny Edison Isir, S.IK., M.T.C.P.
Rapat ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menangani isu pengungsi dan pembangunan infrastruktur di Maybrat.
Bernhard E. Rondonuwu yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Bupati Maybrat selama hampir dua tahun, menyampaikan laporan mengenai sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemda Maybrat.
Ia menyoroti terhambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut akibat kondisi jalan yang rusak serta keterbatasan jaringan telekomunikasi.
Kendala ini dinilai menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan daerah pasca-exodus. Meskipun begitu, Bernhard menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mengatasi tantangan-tantangan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Togap Simangunsong, menyampaikan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap upaya penanganan masyarakat exodus di Kabupaten Maybrat.
Menurut Togap, upaya yang telah dilakukan tergolong baik, dengan banyak masyarakat yang sudah kembali ke kampung asal mereka. Namun, ia juga menekankan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperbaiki infrastruktur agar pemulangan pengungsi dapat berlangsung lebih efektif.
Pesan ini disambut positif oleh peserta rapat, yang berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pemulihan di Maybrat.
Rapat tersebut juga menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam menangani tantangan di Maybrat.
Kapolda Papua Barat, Pj. Bupati Sorong, Pj. Sekda Kabupaten Maybrat, dan perwakilan Kabinda Papua Barat turut memberikan masukan dan dukungan mereka.
Kehadiran berbagai pejabat penting ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani isu pengungsi dan pembangunan di wilayah Maybrat.
Mereka sepakat bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Secara keseluruhan, rapat ini berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemda Maybrat dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasinya.
Diharapkan, dengan dukungan penuh dari semua pihak, proses penanganan pengungsi dan pembangunan infrastruktur di Maybrat dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertemuan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Maybrat. (Abas)
