SORONG,– Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Program Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kepala Daerah dan Forkopimda se- Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Rylic Panorama, Selasa (14/1).
Rapat ini bertemakan “Makanan Bergizi Gratis (MBG) Mewujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif di Papua Barat Daya.”
Acara dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah. Hadir pula Kapolda Papua Barat Daya, Danlantamal XIV, Danpasmar 3, serta pejabat utama lainnya.
Selain itu, kepala daerah dan pejabat Forkopimda di seluruh Papua Barat Daya hadir untuk menyampaikan dukungan. Acara ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama.
Pj Wali Kota Sorong juga berperan aktif dengan memaparkan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan pemerintahannya.
Pj Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa sejak arahan pertama Pj Gubernur pada Rakor MBG sebelumnya di Raja Ampat, pihaknya langsung bergerak cepat.
Rapat bersama OPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Bappeda, dilakukan untuk menyusun rencana aksi konkret. Kolaborasi antarlembaga ini bertujuan memastikan bahwa implementasi program berjalan sesuai target.
Pada 13 Januari 2025, dengan dukungan dan kerja sama yang intensif antara Pemerintah Kota Sorong, Korem 181/PVT, Kodim 1802/Sorong, Polresta Kota Sorong Kota Sorong telah memulai uji coba pelaksanaan program nasional MBG.
Uji coba ini dilakukan di beberapa sekolah sebagai bentuk langkah awal sebelum implementasi penuh dan pihak lainya antusiasme siswa sangat positif terhadap uji coba ini menjadi bukti dukungan yang kuat terhadap program nasional tersebut.
Pemerintah Kota Sorong juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar rupiah untuk mendukung keberlanjutan program ini. Dana tersebut akan digunakan untuk penyediaan infrastruktur dan distribusi makanan bergizi.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung visi nasional untuk menciptakan generasi yang sehat dan menuju Indonesia emas 2025.
Pj Wali Kota menegaskan bahwa dukungan dana ini akan diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan efektivitas program.
Direktur Wilayah 1 Badan Gizi Nasional dalam presentasinya menjelaskan fungsi BGN adalah dalam memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan MBG. Badan ini merencanakan pembangunan 20 kantor pelayanan di seluruh Indonesia.
Kantor-kantor tersebut akan mengawasi pelaksanaan program di setiap daerah. Tahun 2025 ditargetkan ada 1.542 titik pembangunan yang tersebar di 514 kabupaten/kota, dengan masing-masing daerah mendapatkan tiga titik pembangunan.
Sementara itu, Kepala BP3OKP mengusulkan pengembangan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai strategi pendukung. Program ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan MBG untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ketahanan pangan.
Usulan ini disambut baik oleh para kepala daerah sebagai langkah integrasi kebijakan pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara program nasional dengan kebijakan daerah.
Rapat ini ditutup dengan penandatangan berita acara kesepakatan pada rapat koordinasi kepala daerah dan Forkopimda se Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh Forkopimda dan Kepala Daerah se Provinsi PBD.
Rapat ini juga menekankan perlunya memperkuat tim pengendalian inflasi daerah untuk mendukung ketahanan pangan. Stabilitas pasokan bahan pangan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program MBG.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Papua Barat Daya optimis mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Rakor ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan program di seluruh daerah. (Abas)
