BANDUNG,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jabar, yang dianggap tidak optimal, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar.
Hal itu dikatakan Juru Bicara Pansus DPRD Jabar, Husin dalam Paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Jumat (17/5).
“UMKM di Jabar masih belum sepenuhnya berkembang. Kondisi itu diperburuk dengan kinerja Diskuk yang sama sekali tidak optimal memfasilitasi pelaku UMKM akan akses pasar, termasuk pasar digital,” kata Husin.
Ia menuturkan, sejauh ini tidak ada program permodalan bagi UMKM yang signifikan serta tidak ada fasilitas untuk mengurus sertifikasi produk.
Menurutnya, diskuk hanya fokus pada program yang tidak berdampak langsung bagi pemulihan pelaku usaha kecil.
Pihaknya juga menilai kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dalam kondisi tidak memuaskan.
“Anggaran kecil, program-program juga kurang efektif dan kurang fokus sasaran,” katanya.
Oleh karena itu, pansus memberi rekomendasi bahwa Pemprov Jabar perlu merancang program dan kegiatan yang lebih fokus untuk penyelamatan dan penguatan 4,6 juta UMKM di Jabar.
“UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian di Jabar. Program-program itu di antaranya, meningkatkan alokasi anggaran yang memadai mengingat UMKM memiliki tugas berat. Lalu menyediakan kantor cabang dinas dan meningkatkan peran balai dan UPTD. Khususnya pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan,” urai Husin. (ist)
