SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pajak dan retribusi yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila saat menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (20/5/2025).
Wabup Fajar yang mewakili Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan dukungan dari seluruh fraksi DPRD.
Ia menekankan bahwa substansi perubahan Perda tersebut merupakan penyesuaian terhadap regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
“Perubahan yang kami ajukan tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat, namun untuk memperkuat pelayanan publik dan menjamin prinsip keadilan sosial,” kata Fajar Aldila.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah penerapan tarif tunggal (singel) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurutnya, kebijakan tersebut ditujukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sederhana, adil dan tidak memberatkan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, terkait penyesuaian retribusi pelayanan kesehatan, Wabup menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan mutu layanan dengan tetap menjaga keterjangkauan biaya serta menjamin ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang memadai.
Untuk menjawab kekhawatiran atas dampak regulasi itu, Pemerintah Daerah telah menyiapkan berbagai mekanisme mitigasi, seperti pemberian insentif, perlindungan terhadap pelaku UMKM dan subsidi layanan dasar.
“Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan mengedepankan prinsip keadilan serta manfaat langsung bagi publik,” ujar Wabup.
Di bidang pengelolaan aset daerah, Pemda Sumedang juga telah menerapkan sistem digital seperti aplikasi SEWAPEDIA dan SIGEOLSER untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola aset pemerintah.
Mengakhiri sambutannya, M. Fajar Aldila mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi menyempurnakan rancangan Perda itu agar menjadi produk hukum yang aspiratif dan implementatif. (hms/bon)
