BANDUNG,- Di tengah suasana arus balik Idulfitri 1447 Hijriah, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan ke Terminal Leuwi Panjang untuk meninjau kegiatan imbauan simpatik sekaligus pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), Rabu, 25 Maret 2026.
Kunjungan ini dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, sebagai upaya memastikan para pendatang yang kembali ke Kota Kembang tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan.
Di kesempatan itu, Farhan menyatakan, Terminal Leuwi Panjang merupakan salah satu titik krusial mobilitas masyarakat, terutama pada momentum arus mudik dan balik Lebaran.
Pemerintah hadir untuk memastikan pergerakan warga tetap terpantau dan tertib secara administrasi.
“Bandung ini bukan hanya daerah asal mudik, tapi juga tujuan. Maka kita ingin memastikan mereka yang datang kembali ke Bandung bisa tercatat dengan baik,” ujarnya.
Dari hasil pendataan sementara, Disdukcapil Kota Bandung mencatat sedikitnya 59 warga non-permanen telah terdata dalam kegiatan tersebut.
Mayoritas di antaranya merupakan usia produktif yang telah memiliki pekerjaan di Kota Bandung.
Melihat kondisi itu, Farhan meminta para pendatang segera mengurus perpindahan domisili KTP ke Kota Bandung.
Ia memastikan, proses tersebut kini semakin mudah dan cepat karena dapat dilakukan secara daring.
“Hanya dengan surat pindah, KTP Kota Bandung bisa selesai maksimal tiga hari kerja. Prosesnya sederhana dan tidak berbelit,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai keuntungan administratif yang akan diperoleh jika berdomisili resmi di Kota Bandung, mulai dari kemudahan akses layanan publik hingga pengurusan perizinan usaha dan fasilitas keuangan seperti pengajuan kredit.
Namun demikian, Farhan mengakui masih ada sebagian pendatang yang belum memiliki pekerjaan tetap dan memilih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah.
Ke depan, Pemkot Bandung akan mengoptimalkan pendataan berbasis kewilayahan melalui penguatan program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Siaga Bencana.
Langkah ini diharapkan mampu mendeteksi keberadaan warga baru secara lebih akurat hingga tingkat lingkungan.
“Dengan sistem kewilayahan yang kuat, kita bisa mengetahui pergerakan penduduk secara real time, sehingga kebijakan pelayanan publik bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya. **
