BANDUNG,– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mengembangkan program yang lebih inovatif untuk menarik minat masyarakat.
Hal itu lantaram saat ini kondisi koperasi di Jawa Barat sudah banyak yang semakin menurun dan menutup usahanya.
Salah satu penyebabnya, koperasi ini secara sistem itu sudah semakin ketinggalan dibandingkan model usaha yang lain. Jadi harus ada sebuah perubahan terutama masalah teknologi digital harus diadopsi secepatnya.
“Sesungguhnya koperasi itu bisa berperan dalam penyediaan modal usaha bagi anggotanya, bahkan koperasi sesungguhnya bisa menjadi pelaku dari pinjaman online nah tinggal bagaimana dia membangun model bisnisnya,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabupaten Bandung, Selasa (16/7).
Seharusnya, sambung Yunandar, kelembagaan koperasi itu adalah sebuah lembaga kemitraan investasi, modelnya bukan sebagai badan usaha tapi membentuk badan-badan usaha.
Jadi koperasi itu, kata dia, istilahnya menjadi holding. Di mana holding tersebut punya sekelompok orang yang mempunyai modal, kemudian mereka membangun usaha.
“Misalnya ada usaha simpan pinjam, ada usaha produksi, ada usaha perdagangan dan lain sebagainya itu modal yang harus dikembangkan. Sehingga nanti koperasi itu tidak memakan dirinya sendiri, tapi menjadi sebuah lembaga kerja sama yang satu sama lain saling sharing, saling membantu terutama untuk membangun bisnis yang baru,” paparnya.
Yunandar mengatakan, produktifitas sangat diperlukan karena akan menyediakan lapangan kerja, modal bagi para pelaku usaha lain.
“Misalnya setelah di holdingnya berjalan lancar, kemudian bisa memberikan insentif terhadap para peminjam yang selama ini memang butuh tambahan pendapatan,” katanya. (nang)
