BANDUNG,-Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol. Drs. Samudi, S.I.K.,M.H., yang diwakili oleh Penyidik Madya Direktorat Reserse Kriminal Umum AKBP Diky, S.I.K., mengatakan Kepolisian dan Kejaksaan selaku penegak huhurn, masing-masing merupakan lembaga terpisah/independen.
Menurutnya Kepolisian Negara RI,. merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R1. Kepolisian negara merupakan lembaga yang langsung berada di bawah Presiden. Kepolisian berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam urusan yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum
Hal tersebut dikemukan oleh AKBP. Diky, S.I.K., dalam sebuah talkshow di salah satu radio di Kota Bandung, Kamis (21/11/2019).
Labih lanjut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K.menginformasikan Dalam UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 3, menyatakan bahwa: “…Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum,….”
Maksud pembentuk undang-undang membuat KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) adalah untuk memisahkan penyidikan yang hanya diperuntukkan bagi Kepolisian dan penuntutan bagi Kejaksaan. Hal itu jelas tercermin dalam Pasal 1 angka 1 – 5 bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara dengan tugas penyidikan, juncto Pasal 4 – 12 dan Bab XIV yang dimulai dari Pasal 102 -136. Dan Pasal 1 angka 6 – 7 junctis Pasal 13 – 15 juncto Bab XV yang dimulai dari Pasal 137-144 yang mengatur mengenai pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum yaitu jaksa. Pemisahan tersebut dengan tegas diatur dalam KUHAP Pasal 284 ayat (2) hanya bersifat transisi.
Atas dasar tersebut, KUHAP`sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan.
Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiel yang sebenar-benarnya. Pengawasan tersebut telah dikacaukan oleh bunyi Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang walaupun bersifat sementara, ternyata tetap dipertahankan oleh Kejaksaan, menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang di waktu itu.
Karena itu Pasal 284 KUHAP yang hanya bersifat sementara sudah seharusnya dicabut/dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang ketika itu. Kontrol hakim terhadap jaksa selaku penuntut umum harus diperluas dengan kewenangan memeriksa apakah dakwaan yang dimajukan telah memenuhi unsur atau tidak.
Yadi
