PURWAKARTA,- Sejak pendemi Covid-19, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) agar segera melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas guna penanganan corona virus disease (Covid-19).
Mendagri meminta agar refocusing anggaran itu terfokus kepada tiga subjek, yaitu untuk digunakan sebagai pencegahan Covid-19 maupun yang sudah terkena Covid-19, Penyediaan anggaran untuk jaringan pengamanan sosial (social safety net), serta penyediaan anggaran untuk menjaga kelangsungan perekonomian di masing-masing daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Iis Turniasih mengatakan, dengan adanya instruksi dari Kemendagri ini tentunya, seluruh kepala daerah harus melakukan refocusing APBD daerah masing-masing, untuk penanganan pandemic Covid-19, termasuk Pemprov Jabar dan juga Pemkab Purwakarta.
“Refocusing mengharuskan program kerja dan anggaran yang telah disusun dalam APBD terpaksa rubah, karena sebagian anggaran yang ada di seluruh OPD dipotong untuk kebutuhan penanganan pencegahan sebaran Covid-19 dan penanganan kesehatan masyarakat dan serta jarring pengamanan sosial,” ujar Hj. Iis Turniasih kepada wartawan di Purwakarta, belum lama ini.
Dikatakan, terkait adanya refocusing anggaran, Iis Turniasih mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait, agar rencana strategis pembangunan dan perbaikan infrastrukstur tetap ada dan dikerjakan.
“Kita di Komisi IV DPRD Jabar, dalam rapat dengan mitra kerja, disampaikan bahwa program kerja prioritas harus tetap ada dan dikerjakan. Bahkan, Saya sudah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar keuangan daerah tidak terlalu terganggu secara signifikan oleh dampak wabah virus tersebut,” jelasnya.
Politisi perempuan PDIP Jabar ini juga mengatakan, meski merujuk pada amanat SKB yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan efesiensi dan rasionalisasi anggaran. Pemerintah seharusnya tetap fokus dengan menuntaskan PR yang belum rampung di tahun sebelumnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Prov Jabar, sesuai dengan tupoksinya, Hj. Iis Turniasih berkomitmen memperhatikan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dengan tetap mengacu pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sering kali ia menemukan ruas jalan penyambung antar desa maupun kecamatan rusak dan terkesan dibiarkan. Padahal, ruas jalan antar desa ini penting sebagai penyambung ekonomi.
“Ini juga masih menjadi PR kita bersama agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan. Ketika jalan yang sifatnya prestisius itu ada, tidak hanya sekedar kebanggaan saja atau simbol, tetapi juga ada dampak ekonomi untuk masyarakat,” yakin legislator dapil 10, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta itu.
Menurut Iis, bahwa masyarakat Jawa Barat sangat perlu untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Sejalan dengan penegasan bahwa sebenarnya segala hal yang dibangun adalah untuk kebaikan hari ini dan lebih baik lagi untuk generasi mendatang.
“Masalah pembangunan infrastruktur di masyarakat adalah hal yang tak bisa dihindarkan saat ini. Mulai dari konektivitas antarwilayah yang belum memadai hingga jalan-jalan yang kurang layak yang perlu diperbaiki,” tandasnya. (tin)
