JAKARTA,– Pj. Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos,. M.Si, menghadiri undangan Menteri Dalam Negeri pada kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia, yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri secara daring dan didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Kamis (31/10).
Kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam Antisipasi Maraknya Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Pada rapat tersebut disampaikan informasi secara rinci mengenai Isu PHK dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang dapat menjadi tantangan di masing-masing daerah, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Selain itu juga, terdapat beberapa agenda penting ketenagakerjaan terkait dengan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian Kepala Daerah.
Melalui rapat ini, Menteri Dalam Negeri mengharapkan para Kepala Daerah dapat menentukan strategi kebijakan yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut dengan tetap menyesuaikan situasi lokal di masing-masing daerah.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Ketenagakerjaan RI meminta kepada Kepala Daerah untuk melakukan mitigasi risiko terhadap Isu PHK dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 di daerah masing-masing, agar pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan aman.
Pj. Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si, sangat antusias terhadap pembahasan terhadap rapat tersebut, mengingat jumlah pekerja dan buruh yang terkena PHK setiap bulannya mengalami penambahan, dimana berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan RI pada bulan September tahun 2024 sudah ada 54.400 pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Selain itu juga, Rapat Koordinasi tersebut dapat memberikan beberapa saran yang dapat menjadi solusi bagi Kepala Daerah dalam menangani Isu PHK dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 demi terjaganya kondusifitas di seluruh daerah Indonesia. (Abas)
