TANAH BUMBU, – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Rapat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) sebagai upaya memperkuat koordinasi, kesiapan personel, serta strategi penanganan bencana secara terpadu.
Rapat yang berlangsung di Ruang Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (09/07/2026), dihadiri para pejabat struktural, staf BPBD, serta personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Sulhadi, mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya dilaksanakan di Banjarbaru.
Menurutnya, hasil koordinasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti di tingkat daerah agar seluruh personel dan pemangku kepentingan memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau.
“Berdasarkan analisis data riwayat kejadian, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kabupaten lain. Meskipun secara akumulasi jumlah hotspot atau titik panas relatif sedikit, namun potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tetap harus diwaspadai,” ujar H. Sulhadi.
Ia menjelaskan bahwa rendahnya jumlah titik panas bukan berarti ancaman kebakaran dapat diabaikan. Justru, kewaspadaan harus terus ditingkatkan melalui langkah-langkah pencegahan sejak dini agar potensi kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Menurut Sulhadi, apabila upaya pencegahan tidak dilakukan secara maksimal sejak awal, risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Tanah Bumbu akan semakin besar dan dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, maupun kelestarian lingkungan.
Karena itu, kesiapsiagaan seluruh personel BPBD bersama seluruh instansi terkait harus terus diperkuat melalui koordinasi yang intensif, pemantauan wilayah rawan, serta kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
“Dengan kesiapsiagaan yang optimal, diharapkan potensi maupun dampak bencana karhutla dapat ditekan seminimal mungkin demi menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Riswan, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung hingga September 2026.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang memiliki vegetasi kering maupun lahan yang mudah terbakar.
Oleh sebab itu, BPBD terus meningkatkan kewaspadaan melalui pemantauan kondisi cuaca, pengawasan terhadap titik panas (hotspot), serta koordinasi dengan berbagai pihak agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani.
Melalui rapat Pusdalops-PB ini, BPBD Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapan personel dan peralatan, serta membangun sinergi bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan kebencanaan, hingga masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dengan langkah-langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap risiko bencana karhutla selama musim kemarau 2026 dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di Bumi Bersujud tetap terjaga. (Ag)
