BANDUNG,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) menjamin tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemerintah, penganggaran dan penyusunan peraturan tidak akan terbengkalai meski tahun ini merupakan tahun politik Jabar.
Mereka memastikan sudah berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan mereka tanpa terganggu dengan agenda politik masing-masing partai. Meski demikian, DPRD siap menerima sanksi jika mereka melanggar komitmen tersebut.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya menyadari pada tahun ini bahkan tahun 2019 mendatang akan lebih sibuk dengan agenda DPRD dan juga agenda masing-masing partai di DPRD yang ditugaskan pula untuk menyukseskan pasangan yang diusung oleh partai-partai asal mereka.
“Kan DPRD juga lembaga politik, dan akan hajat politik hingga 27 Juni ini. Saya sudah ingatkan sejak 2017 karena saat itu ada anggota DPRD yang maju di kabupaten kota, maupun provinsi. Meski bukan calon tentunya kami jadi suksesi pilkada di Jabar,” ujar Ineu ketika ditemui di kantornya, Senin 8 Januari 2018.
Menurut dia, dengan kondisi sosial politik di Jabar saat ini, pihaknya telah memiliki visi misi yang sama dengan tugas dan fungsi yang sama. Pihaknya tetapa harus kompak merealisasikan rencana kerja 2018.
Di antaranya menetapkan lima Perda yang diusulkan dari 2017 hingga akhir Januari 2018 ini, kemudian pada Februari dan Maret persiapan LKPJ GUbernur Jabar 2017 yang rutin tahunan sekaligus LPKJ terakhir Gubernur Jabar pada tahun terakhir.
“Nanti dilanjut pemeriksaan BPK yang sudah berlangsung pada bulan ini hingga Maret. Nanti diumumkan hasil opininya pada Mei. Belum lagi kan APBD Jabar kan mulai diawasi penyerapannya seiring dengan diserahkannya DPA kemarin,” ujar dia.
Selebihnya, lanjut Ineu, pihaknya masih terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pelayanan pemerintah dan menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, pada tahun ini juga mereka akan membahas 14 Perda yang baru.
Meski sudah mengetahu agenda yang akan dilakukan pada tahun ini, Ineu menyadari pasti akan ada anggota bahkan dirinya harus absen dalam pekerjaannya sebagai DPRD jika ada panggilan partai yang mendesak.
“Saya minta jangan sering absen juga karena sesuai dengan tatib jika 6 kali berturut-turut absen dalam sidang paripurna ada sanksi. Tapi kemarin pas masa pembukaan sidang 2018 masih memenuhi quorum,” ucap dia.
Diakui Ineu, berdasarkan pengalaman dia tahun 2013 lalu dia merasakan fokusnya terbagi dua antara tugas partai dan DPRD. Namun dia mengaku bisa membagi posisinya sehingga keduanya bisa dijalankan. Fungsi ketua fraksi pun harus dominan dalam menjaga ritme tugas anggotanya.
Di sisi lain, Ineu pun meminta kepada anggota DPRD Jabar yang berbeda-beda partai untuk tetap kompak meski pasangan calon yang mereka usung berbeda-beda. Jangan sampai ada gesekan antara partai di DPRD.
Ineu pun mengingatkan, selain anggota DPRD nanti diberikan tugas untuk menyukseskan pasangan yang mereka dukung, namun ada tanggung jawab yang tidak ringan yaitu mewujudkan agar pilkada serentak berjalan kondusif dan lancar.
“Jadikanlah pemprov Jabar ini, menjadi contoh provinsi yang pelaksanaan pilkada dicontoh yang lain karena saling menghargai, budaya kebersamaan siih asih asah asuh dibawa terus dalam semua proses demokrasi poltik yang memerlukan falsafah Sunda. DPRD harus jadi garda terdepan menjaga terlaksana pesta demokrasi di Jabar ini aman dan lancar,” ucap dia. (El)
