BANDUNG,– Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat menggelar pelaksanaan tes urine bagi seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar.
Kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap kecanduan ataupu n penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika.
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H Toto Mohamad Toha, M.Ag mengatakan, salah satu wujud dari komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, pihaknya mengharuskan seluruh karyawan dan karyawati dilingkungan Sekretariat DPRD untuk melakukan tes urine.
“Hari ini kita melaksanakan tes urin bagi semua karyawan disini, dan mudah-mudahan hasilnya cepat ketahuan,” ujar Toto di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (26/12/2019).
Dia menambahkan, pihaknya berharap karyawan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat agar hasil dari tes urine tersebut negatif dari pengaruh narkotika dan obat terlarang. Hal itu juga berdampak terhadap kinerja dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat Jawa Barat.
“Kalau semuanya sehat, terbebas dari pengaruh narkotika apapun maka kinerjanya pun berdampak positif dan semakin baik,” katanya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdyaaan masyarakat BNN Provinsi Jawa Barat, Drs Wuryanto Sugiri mengatakan, hasil secara resmi belum dapat diinformasikan lantaran perlu proses pemeriksaan terlebih dahulu. Saat ini hanya baru patut diduga negative semuanya.
“Hasil tes secara resmi akan kita sampaikan secepatnya,” ujar Wuyanto.
Dia menyebutkan, pelaksanaan tes urine tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat hingha gubernur sebagai upaya memerangi narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kegiatan ini sudah diintruksikan pemerintah pusat, apalagi dari gubernur juga. Sehingga kita (BNN) harus melaksanakannya,” katanya.
Dia menambahkan, kegiatan tes urine tersebut dilakukan di seluruh OPD di Jawa Barat secara bertahap. Kali ini dijadwalkan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya di OPD lainnya yamg ada di Jabar. “Pelaksanaanya dilakukan secara bertahap, dan ini harus dilaksanakan,” katanya. [yad]
