BANDUNG,- Persoalan tingginya harga pakan masih menjadi persoalan serius bagi pembudidaya ikan di Jawa Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat kini mencari jalan untuk menekan beban biaya produksi, mulai dari pemanfaatan maggot sebagai bahan pakan alternatif hingga mengkaji kemungkinan skema intervensi bagi pembudidaya pada 2027.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Kepala DKP Provinsi Jawa Barat, Rinny Cempaka, di tengah upaya pemerintah daerah menjaga produksi perikanan budidaya sekaligus memperluas pasar produk UMKM perikanan.
Kenaikan harga pakan berpengaruh langsung terhadap ongkos yang harus dikeluarkan pembudidaya. Terlebih, sejumlah bahan baku pakan masih berkaitan dengan produk impor sehingga pergerakan nilai tukar ikut memberi tekanan.
“Urusan pakan ini juga jadi PR. Apalagi sekarang dolar juga naik, otomatis pakan ini naik terus harganya mengikuti karena kan impor,” kata Rinny, Jumat (4/9/2026).
Kondisi itu menjadi penting karena pakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan usaha budidaya. Ketika biaya produksi naik sementara harga jual ikan tidak bergerak sebanding, margin usaha pembudidaya ikut tertekan.
DKP Jabar pun mulai melihat sejumlah pilihan yang memungkinkan diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pakan konvensional.
Maggot Mulai Dilirik untuk Pakan Ikan
Salah satu alternatif yang sedang didorong adalah pemanfaatan maggot.
Larva Black Soldier Fly (BSF) tersebut dapat diolah menjadi tepung untuk kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu bahan campuran pakan ikan.
Bagi sektor budidaya, pemanfaatan bahan pakan alternatif menjadi salah satu pilihan yang dapat dikembangkan untuk mencari formulasi pakan yang lebih ekonomis tanpa mengabaikan kebutuhan nutrisi ikan.
DKP Jabar tidak berhenti pada alternatif bahan baku. Pemerintah provinsi juga mulai mengkaji kemungkinan bentuk intervensi yang dapat membantu pembudidaya menghadapi mahalnya harga pakan.
Namun, Rinny menegaskan, formulanya tidak bisa diputuskan begitu saja.
Skema yang dipilih harus sesuai regulasi, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, tidak membuka ruang penyalahgunaan, sekaligus tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Ini sedang kita coba kaji. Kira-kira yang paling pas bentuknya seperti apa, kemudian mekanismenya bagaimana, yang tentunya aman dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Akankah Ada Bantuan Pakan Ikan?
Rinny membandingkan persoalan tersebut dengan sektor pertanian. Petani selama ini mengenal skema subsidi pupuk sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mendukung kegiatan produksi.
Di sektor perikanan, pakan justru menjadi kebutuhan utama pembudidaya, tetapi belum memiliki pola bantuan serupa yang dapat diterapkan secara luas.
Itulah yang kini dicari formulanya.
Bukan berarti Pemprov Jabar telah memutuskan akan memberikan subsidi pakan. Tahap yang berlangsung saat ini masih berupa kajian untuk menentukan bentuk intervensi yang paling memungkinkan.
Kajian tersebut juga mendapat dorongan dari DPRD.
Jika formulasi dan mekanismenya ditemukan, DKP Jabar berharap langkah membantu pembudidaya menghadapi biaya pakan tersebut dapat mulai diuji coba pada 2027.
“Insya Allah didoakan teman-teman pembudidaya supaya ini juga bisa goal di provinsi, kemudian bisa jadi inspirasi untuk nasional,” kata Rinny.
Upaya menjaga produksi memang menjadi perhatian tersendiri. Rinny mengungkapkan produksi budidaya ikan tahun ini mengalami penurunan, salah satunya dipengaruhi kondisi musim.
DKP Jabar menjalankan sejumlah program untuk menopang pembudidaya, termasuk bantuan calon induk serta fasilitas kolam bioflok.
Untuk ikan air tawar, Nila Nirwana menjadi salah satu komoditas yang terus dikembangkan. Ketersediaan benih berkualitas juga menjadi perhatian agar hasil budidaya yang diperoleh pembudidaya sepadan dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan.
Upaya peningkatan produksi melalui dukungan sarana-prasarana dan benih unggul sebelumnya juga menjadi bagian dari program DKP Jabar.
Lebih dari 30 UMKM Ikut Bazar DKP Jabar
Persoalan sektor perikanan ternyata tidak selesai ketika ikan berhasil dipanen.
Di hilir, pelaku usaha masih berhadapan dengan tantangan lain: pasar.
Itulah yang melatarbelakangi DKP Jabar rutin menyediakan ruang pemasaran bagi UMKM, terutama usaha yang mengolah hasil perikanan.
Pada Jumat pagi, halaman kantor DKP Jabar di Bandung berubah menjadi area bazar. Lebih dari 30 pelaku UMKM datang membawa beragam produk.
“Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya supaya secara rutin melakukan pemasaran dengan mengajak teman-teman UMKM, terutama untuk produk perikanan,” ujar Rinny.
Tidak seluruh peserta menjual olahan ikan.
DKP menggandeng sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dekranasda sehingga pilihan produk yang ditawarkan kepada pengunjung menjadi lebih beragam.
Kolaborasi tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku UMKM memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas.
Program seperti itu sejalan dengan upaya DKP Jabar memperluas promosi dan akses pasar produk unggulan daerah. Dalam Sunda Karsa Fest–Karya Kreatif Jawa Barat 2026, misalnya, DKP Jabar juga terlibat dalam kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia Jawa Barat, UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem usaha serta akses pasar produk lokal.
Produk UMKM Perikanan Harus Aman
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika akses pasar semakin terbuka: kualitas produk.
Rinny mengatakan keamanan dan kelayakan produk tetap menjadi perhatian. Pelaku UMKM didorong memenuhi persyaratan maupun sertifikasi yang dibutuhkan agar produk yang sampai kepada konsumen benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Karena itu, bazar tidak hanya dijadikan tempat berjualan.
DKP Jabar juga mengisinya dengan kegiatan edukasi melalui podcast yang melibatkan pelajar dari jenjang TK, SD hingga SMA serta para pelaku usaha.
Materinya antara lain pentingnya meningkatkan konsumsi ikan serta bagaimana menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan berkualitas.
Dari halaman kantor DKP Jabar itu terlihat persoalan perikanan memang memiliki mata rantai yang panjang.
Pembudidaya membutuhkan benih berkualitas dan pakan dengan harga yang masuk akal. Setelah ikan dipanen, pelaku usaha membutuhkan pengolahan, keamanan produk dan akses pasar.
DKP Jabar kini mencoba masuk pada mata rantai tersebut dari dua sisi sekaligus.
Di hulu, pekerjaan besarnya adalah mencari cara agar biaya pakan tidak semakin membebani pembudidaya. Di hilir, pasar bagi UMKM terus dibuka.
Tahun 2027 akan menjadi periode penting apabila kajian intervensi pakan tersebut menemukan formulasi yang dapat dijalankan. Bagi pembudidaya ikan Jawa Barat, hasil kajian itu tentu layak ditunggu.**
